Topikseru.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR telah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi partai politik terkait wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Aspirasi tersebut mengemuka di tengah polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Puan mengatakan masukan dari fraksi-fraksi tersebut akan diproses oleh pimpinan DPR setelah masa sidang kembali dibuka. Namun, ia belum merinci langkah konkret maupun mekanisme yang nantinya akan ditempuh parlemen.
"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut," kata Puan seusai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Puan, pimpinan DPR masih akan mendengarkan berbagai pandangan dari anggota dewan. Pembahasan tersebut mencakup sejumlah pilihan mekanisme dan tata cara yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti aspirasi yang berkembang.
Pernyataan Puan menjadi sinyal bahwa wacana penggunaan hak konstitusional DPR mulai memasuki tahap pembahasan di tingkat pimpinan parlemen. Meski demikian, belum ada keputusan resmi bahwa DPR akan menggunakan HMP untuk memproses persoalan ijazah Gibran.
PKB Sebut Penggunaan HMP Sedang DifinalisasiWacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebelumnya disampaikan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin.
Khozin mengungkapkan bahwa opsi penggunaan HMP untuk merespons polemik ijazah Gibran sedang dipertimbangkan dan memasuki tahap finalisasi.
Dia memandang persoalan tersebut sebagai ujian bagi Indonesia dalam menjalankan prinsip negara hukum. Menurut Khozin, kondisi konstitusional yang berkembang membuat mekanisme HMP dinilai sebagai salah satu pilihan yang ideal untuk ditempuh.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa sebagian anggota DPR mulai melihat persoalan ijazah Wakil Presiden bukan semata-mata sebagai polemik administratif, melainkan juga persoalan yang perlu dibahas melalui mekanisme kelembagaan.
Namun, pernyataan mengenai finalisasi opsi HMP dari seorang anggota fraksi belum dapat diartikan sebagai keputusan resmi DPR secara keseluruhan.
PDIP Nilai Hak Menyatakan Pendapat sebagai Opsi RasionalDukungan terhadap wacana penggunaan HMP juga datang dari PDI Perjuangan.
Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, sebelumnya menilai mekanisme Hak Menyatakan Pendapat sebagai langkah yang rasional, efektif, dan efisien untuk menyikapi persoalan ijazah Gibran.
Menurut Andreas, mekanisme tersebut perlu dipertimbangkan dengan memperhatikan ketentuan konstitusi dan aturan yang berlaku di parlemen.
Meski demikian, Andreas menegaskan PDIP belum akan mengajukan HMP dalam rapat paripurna DPR pada Selasa ini. Ia menyebut komunikasi internal fraksi masih berlangsung sehingga proses politik tersebut belum sampai pada tahap pengajuan resmi.
Perbedaan waktu dan tahapan pembahasan ini memperlihatkan bahwa wacana HMP masih membutuhkan konsolidasi politik sebelum dapat menjadi agenda kelembagaan DPR.
Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat DPR?Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak kelembagaan DPR yang diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Dalam konteks pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden, mekanisme tersebut memiliki keterkaitan dengan ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Proses pemberhentian tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan usulan atau pernyataan politik. Konstitusi mengatur tahapan yang harus dilalui, termasuk proses di DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan di MPR sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, munculnya wacana HMP terkait ijazah Gibran belum berarti proses pemakzulan telah resmi berjalan.
Pimpinan DPR Belum Putuskan Langkah SelanjutnyaPernyataan Puan Maharani menunjukkan bahwa pimpinan DPR masih membuka ruang bagi fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan sebelum menentukan langkah berikutnya.
Sejumlah opsi mekanisme dan tata cara akan menjadi bagian dari pembahasan. Namun, belum ada kepastian mengenai kapan HMP akan diajukan ataupun apakah seluruh fraksi mendukung langkah tersebut.
Perkembangan ini membuat polemik ijazah Gibran memasuki babak baru di parlemen. Setelah sebelumnya menjadi perdebatan di ranah hukum dan politik, persoalan tersebut kini mulai dibicarakan melalui mekanisme kelembagaan DPR.
Publik masih menunggu apakah masukan dari fraksi-fraksi akan berujung pada pengajuan resmi Hak Menyatakan Pendapat atau berhenti pada tahap pembahasan internal.