Topikseru.com - Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ternyata tidak serta-merta menghentikan dinamika politik di parlemen. Partai Golkar menegaskan pembahasan mengenai penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR terkait wacana pemakzulan Gibran tetap dapat berlanjut.
Sikap tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota DPR, Ahmad Doli Kurnia. Ia menilai rencana pengunduran diri merupakan keputusan pribadi Gibran, sedangkan proses politik yang telah berjalan di parlemen memiliki jalur tersendiri.
Doli mengatakan komunikasi antarfraksi mengenai kemungkinan penggunaan HMP bahkan sudah dilakukan sebelum kabar niat pengunduran diri Gibran mencuat ke publik.
"Memang ada yang menganjurkan sebaiknya Pak Gibran mengundurkan diri, tetapi itu kembali ke yang bersangkutan. Di luar itu, proses yang terjadi di DPR kan tidak bisa juga diam," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Doli, pembahasan di DPR bukan sekadar respons terhadap perkembangan politik terbaru. Langkah tersebut berkaitan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai persoalan dokumen pendidikan Gibran yang dipersoalkan dalam proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden.
Dia menilai DPR memiliki tanggung jawab untuk memberikan respons terhadap persoalan yang telah menjadi perhatian masyarakat luas.
Golkar Dorong 580 Anggota DPR BersikapDoli menegaskan parlemen tidak seharusnya mengabaikan putusan dua lembaga peradilan tersebut. Menurut dia, masyarakat menunggu sikap DPR setelah munculnya putusan MK dan MA.
Dia bahkan mengingatkan bahwa sikap diam parlemen justru berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai fungsi dan tanggung jawab lembaga legislatif.
"DPR tidak bisa berdiam diri melihat faktanya ada dua putusan dari Mahkamah tertinggi kita. Publik juga menunggu, setelah putusan MK dan MA, DPR mau buat apa? Nanti kalau DPR tidak menyikapi, rakyat mempertanyakan eksistensi DPR," ujarnya.
Untuk itu, Doli membuka peluang bagi seluruh anggota DPR untuk menggunakan hak konstitusionalnya melalui mekanisme HMP.
Dia menyebut komunikasi lintas fraksi masih berlangsung dan berharap para legislator yang merasa memiliki tanggung jawab terhadap persoalan tersebut dapat segera mengambil sikap.
"Bagi kami yang selama ini sudah berkomunikasi lintas fraksi sekarang mempersilakan kepada 580 anggota DPR yang merasa punya tanggung jawab untuk bisa segera menyelesaikan polemik ini," katanya.
Meski demikian, Doli berharap persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut. Ia menilai parlemen masih memiliki banyak pekerjaan lain yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
"Harus kita sudahi karena energi kita masih banyak ditunggu rakyat. Lebih cepat lebih bagus," tuturnya.
Pimpinan DPR Masih Tampung Aspirasi FraksiDi tengah berkembangnya wacana tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pimpinan parlemen telah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi partai politik mengenai kemungkinan pengajuan HMP.
Puan mengatakan pimpinan DPR masih akan mendengarkan pandangan masing-masing fraksi setelah masa sidang kembali dibuka pada Selasa.
Pembahasan itu mencakup mekanisme dan tata cara yang dapat ditempuh apabila terdapat anggota DPR yang ingin menggunakan hak menyatakan pendapat.
Pernyataan Puan menunjukkan bahwa pembahasan mengenai HMP masih berada dalam tahap penyerapan aspirasi dan pembahasan mekanisme di lingkungan parlemen.
Prabowo Sudah Terima Niat Pengunduran Diri GibranSebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah keduanya menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa pagi. Pertemuan itu berlangsung sekitar dua setengah jam.
Prasetyo juga meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Ia menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada wakilnya.
Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Putusan MK dan MA Jadi Dasar PolemikPersoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu isu utama yang mendorong munculnya pembahasan HMP di DPR.
Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.
Sementara itu, Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Presiden 2024 tidak sah.
Dua putusan tersebut kemudian menjadi perhatian dalam dinamika politik di parlemen.
Meski demikian, wacana pemakzulan tidak otomatis menjadi keputusan pemberhentian Wakil Presiden. Penggunaan HMP maupun proses pemberhentian presiden atau wakil presiden memiliki tahapan dan persyaratan konstitusional tersendiri.
Kini, perkembangan politik di DPR menjadi salah satu hal yang dinantikan publik. Di satu sisi, Gibran telah menyampaikan niat pengunduran diri kepada Prabowo. Di sisi lain, komunikasi lintas fraksi mengenai penggunaan HMP masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan akhir.