Topikseru.com, Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lebih baik mengundurkan diri ketimbang menghadapi proses pemakzulan.
Menurut Mahfud, pengunduran diri Gibran akan membuat persoalan politik yang tengah bergulir bisa diselesaikan lebih cepat tanpa menimbulkan kegaduhan berkepanjangan.
"Menurut saya bagi kepentingan bangsa dan negara akan lebih cepat dan lebih soft ya, kalau dia meminta mengundurkan diri saja, mundur," kata Mahfud dalam podcast Terus Terang yang diunggah di akun Youtubenya, dikutip Topikseru.com pada Rabu (11/11/2026).
Menurut Mahfud, proses pemakzulan justru berpotensi kembali memicu kegaduhan. Sebab, berbagai persoalan yang melatarbelakangi tuntutan tersebut akan dibuka dalam forum politik.
"Tidak usah gaduh dan tidak usah saling menelanjangi. Karena kalau nanti pakai pemakzulan, itu ramai lagi, dikuliti lagi alasnya, latar belakangnya dibuka lagi, buka lagi, gaduh lagi di luar. Ya sudah, mundur saja, itu terhormat, gitu," tutur dia.
Meski demikian, Mahfud menegaskan proses pemakzulan tetap perlu berjalan selama Gibran belum benar-benar menyampaikan pengunduran dirinya. Menurutnya, kedua mekanisme tersebut bisa berlangsung secara paralel.
"Menurut saya lebih baik, karena pilihannya mundur atau dimakzulkan. Kalau dia tidak mundur juga, kan harus dimakzulkan kalau situasi seperti itu. Oleh sebab itu, proses pemakzulan jalan terus. Pernyataan pendapat sudah mulai diajukan oleh anggota-anggota DPR dan mungkin beberapa fraksi, itu terus jalan proses," ucap dia.
Ia menjelaskan proses pemakzulan dapat dihentikan apabila surat pengunduran diri Gibran telah disampaikan. Dengan demikian, proses pemberhentian tidak perlu lagi dilanjutkan melalui mekanisme pemakzulan.
"Tapi begitu dalam proses itu datang surat pengunduran diri, semua proses berpindah ke soal berhenti karena mengundurkan diri," ujarnya.
Lebih lanjut, Mahfud juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak perlu ikut terseret dalam persoalan tersebut. Ia tidak sependapat dengan wacana yang menyebut pemberhentian presiden dan wakil presiden dilakukan bersamaan karena menilai Prabowo tidak memiliki persoalan yang sama dengan Gibran.
"Itu terlalu jauh pikirannya, sekalian ganti, ganti dua-duanya. Orang yang mengatakan itu pasti ingin menghentikan proses pemunduran ini. Karena pasti ditolak oleh semua partai kok dua-duanya. Pak Prabowo tidak punya masalah ijazah, gitu ya. Dan itu bisa dibuktikan dari seluruh perjalanan kariernya yang selalu melampirkan ijazah-ijazahnya itu. Dan tidak ada yang menggugat juga kan," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming disebut berniat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu menyampaikan niatan tersebut pada Presiden Prabowo dalam pertemuan pada Selasa (10/11).
"Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden pertemuan kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan itu memang Wapres dan tentunya dengan presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.