Topikseru.com - Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi tekanan politik baru. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi partai politik resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang dapat menjadi pintu masuk proses pemakzulan terhadap putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
Pengajuan itu disampaikan dalam rapat bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Seluruh delapan fraksi di DPR tercatat mengirimkan nama anggota yang mendukung penggunaan hak konstitusional tersebut. Dukungan terbesar berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan 28 anggota.
Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi fraksi dengan jumlah pengusul paling sedikit, yakni satu anggota.
Penyerahan dokumen dilakukan melalui perwakilan masing-masing fraksi dan diterima Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa bersama Cucun Ahmad Syamsurijal.
Saan mengatakan, berdasarkan hasil rekapitulasi dokumen yang diterima pimpinan DPR, jumlah anggota yang menandatangani usulan tersebut mencapai 120 orang.
Pimpinan DPR memastikan usulan itu akan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan dan mekanisme kelembagaan yang berlaku.
"Terhadap usulan ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," kata Saan.
Delapan Fraksi DPR Kompak Ajukan HMPDukungan terhadap pengajuan HMP berasal dari delapan fraksi, dengan komposisi yang berbeda-beda.
Berdasarkan data yang disampaikan pimpinan DPR, Fraksi PKS menjadi penyumbang anggota terbanyak, disusul NasDem dan PKB.
Berikut rincian jumlah anggota DPR yang mengajukan HMP:
Fraksi PKS: 28 anggota.Fraksi NasDem: 19 anggota.Fraksi PKB: 18 anggota.Fraksi Demokrat: 18 anggota.Fraksi PDI Perjuangan: 14 anggota.Fraksi Golkar: 11 anggota.Fraksi Gerindra: 11 anggota.Fraksi PAN: 1 anggota.Komposisi tersebut menunjukkan bahwa usulan penggunaan HMP tidak hanya datang dari satu kelompok politik, melainkan melibatkan seluruh fraksi yang ada di DPR.
Jumlah 120 pengusul juga jauh melampaui persyaratan minimal 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi untuk mengajukan hak tersebut.
Daftar 120 anggota DPR pengusul HMP terhadap GibranBerikut daftar nama anggota DPR RI yang tercantum dalam data pengajuan HMP dari masing-masing fraksi.
1. Fraksi PDI Perjuangan (14 anggota)Harris TurinoBonnie TriyanaI Wayan SudirtaAndreas Eddy SusetyoDede Indra PermanaSturman PanjaitanSelly A. GantinaTB HasanuddinSofyan TanIna AmmaniaI Nyoman PartaMufti AnamEdi PurwantoAdian Napitupulu2. Fraksi Partai Golkar (11 anggota)Ahmad Doli KurniaAhmad IrawanRobert Joppy KardinalAbraham SridjayaUmbu KabunangHetifah SjaifudianBambang PatijayaAndhika Satya WEric HermawanKarmila SariAtalia3. Fraksi Partai Gerindra (11 anggota)Azis SubektiLongki DjanggolaRahmawatiDarori WonodipuroLa Tinro La TunrungEndro HermonoAbdul WachidMartin TumbelakaMuhammad HusniAzikin SolthanBahtra Banong4. Fraksi Partai NasDem (19 anggota)Sugeng SuparwotoMuslim AyubYoyok RiyoCharles MeikyansahSyarif AbdullahGulam Mahfud SaromFauzi AmroHabibur RochmanUjang BeyAsep WahyuTonny TesarRajivAnanda TohpatiArif RahmanMartin ManurungRudianto LalloMori HanafiNabil HuseinAmelia Anggraini5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (18 anggota)Muhammad KhozinRico AlvianoA. Iman SukriAbdullahRina Sa'adahDaniel JohanImas Aan UbudiahKaisar Abu HanifahIndra JayaEva MonalisaFauqi HapideksoMarwan Ja'farUsman HuseinAli AhmadJaelaniBertu MerlasRatna JuwitaSyamsu Rizal6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (28 anggota)Mardani Ali SeraMuhammad KholidRahmat SalehRionoHamid Noor YasinNasir JamilSukamtaSyahrul Aidi MaazatKurniasih MufidayatiNetti PrasetiyaniLedia HanifaYanuar Arif WibowoGamal AlbinsaidJohan RosihanAbdul HadiJunaidi AulyReni AstutiAchmad Ru'yatAbdul Fikri FaqihGhufronSlamatRizal BawazierAdang DarajatunAhmad HeryawanAteng SutisnaIzzuddin Alqassam KasubaMuhammad HarisAskweni7. Fraksi Partai Amanat Nasional (1 anggota)Sarifuddin Sudding8. Fraksi Partai Demokrat (18 anggota)Benny K. Harman Hinca Panjaitan XIII H. T. Ibrahim Bambang Purwanto Anton S. Sukartono Mulyadi Andi Muzakkir Wahyu Sanjaya M. Lokot Nasution Nanang Samodra Marwan Cik Hasan E. Herman Khaeron Lucy Kurniasari Wastam Achmad Dede Yusuf Raja Faisal Iman AdinugrahaApa konsekuensi pengajuan HMP terhadap Gibran?Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu instrumen pengawasan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentangMPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3, DPR dapat menggunakan HMP terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, termasuk dugaan bahwa presiden maupun wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara.
Dalam konteks Gibran, para pengusul mengaitkan langkah tersebut dengan polemik persyaratan pencalonan wakil presiden dan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA).
Namun, pengajuan HMP tidak serta-merta membuat Gibran kehilangan jabatannya.
Usulan tersebut masih harus melewati tahapan pembahasan dan pengambilan keputusan di DPR. Apabila disetujui sesuai persyaratan konstitusional, pendapat DPR dapat diteruskan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus.
Dengan demikian, proses politik dan hukum masih harus berjalan sebelum ada keputusan akhir mengenai pemberhentian wakil presiden.
Rapat Paripurna DPR Menjadi Tahapan BerikutnyaSetelah menerima dokumen dari 120 anggota, pimpinan DPR akan membawa usulan tersebut ke tahapan kelembagaan berikutnya.
Berdasarkan agenda DPR, pengumuman usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat dijadwalkan masuk dalam rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Rapat tersebut menjadi salah satu tahapan penting untuk menentukan kelanjutan usulan yang telah disampaikan lintas fraksi.
Bagi Gibran, perkembangan ini menjadi tekanan politik serius di tengah polemik yang belum sepenuhnya mereda.
Sementara bagi DPR, penggunaan hak konstitusional tersebut akan menjadi ujian terhadap mekanisme pengawasan parlemen dalam menjalankan fungsi kelembagaannya.
Kini, perhatian publik tertuju pada keputusan DPR dalam rapat paripurna dan bagaimana proses hukum selanjutnya akan menentukan nasib jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.