Topikseru.com - Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sekaligus merusak lingkungan berpotensi menghadapi sanksi berat. Pemerintah tengah menyiapkan aturan yang membuka peluang penutupan perusahaan hingga pembatasan akses terhadap layanan perbankan. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Bisnis dan HAM telah berada di Istana untuk menunggu proses pengesahan. Menurut Pigai, regulasi tersebut akan menjadi instrumen bagi negara untuk menindak korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran HAM dan menyebabkan kerusakan ekologi maupun biota. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa (17/11), Pigai menjelaskan bahwa pemerintah juga mendorong penguatan norma HAM dan lingkungan melalui revisi Undang-Undang HAM. "Nanti menteri menyampaikan kepada Presiden, kalau ada perusahaan itu terbukti melakukan pelanggaran HAM, maka sampaikan kepada Presiden, Presiden akan mengambil, memerintahkan Menteri HAM untuk satu, menutup perusahaan; banned di perbankan; atau memberi teguran tegas. Di dalam Perpres itu," ujar Pigai. Dengan aturan tersebut, pemerintah ingin memastikan aktivitas bisnis tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.Revisi UU HAM Bakal Perkuat Penanganan Kejahatan EkologisSelain menyiapkan Perpres Bisnis dan HAM, Kementerian HAM mendorong agar revisi Undang-Undang HAM memuat norma human rights and environment atau keterkaitan antara hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Pigai menyebut gagasan tersebut merujuk pada prinsip yang tercantum dalam preambul Konferensi Rio 1992. Penguatan norma itu dinilai penting untuk membangun sistem peradilan yang mampu menangani kejahatan ekologis serius, termasuk ekosida dan biosida. Pigai mencontohkan sejumlah peristiwa besar yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan manusia, seperti bencana nuklir Fukushima di Jepang, tragedi lumpur Lapindo, pencemaran Minamata, serta bencana Chernobyl di Ukraina. Menurutnya, pengalaman dari berbagai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan dapat menimbulkan dampak luas terhadap kesehatan, kehidupan sosial, dan hak masyarakat.Korporasi Besar Bisa Dipanggil, Izin Usaha Terancam DievaluasiPigai juga membuka peluang penggunaan instrumen hukum tersebut untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan besar yang aktivitasnya diduga berdampak terhadap lingkungan. Dia bahkan menyebut kemungkinan memanggil korporasi besar, termasuk Freeport, ke parlemen. Kementerian HAM juga menyatakan siap menindaklanjuti apabila DPR RI berinisiatif melakukan peninjauan ke kawasan konservasi, seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Hasil peninjauan tersebut dapat menjadi bahan untuk menyusun rekomendasi kepada Presiden apabila ditemukan persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan. Sambil menunggu Perpres disahkan, Kementerian HAM telah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi izin usaha yang dinilai berpotensi mengancam kelestarian lingkungan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan terhadap kegiatan korporasi, terutama yang bersinggungan langsung dengan kawasan ekologis penting.Pigai Singgung Pelestarian Habitat Komodo dan Ujung Kulon Dalam rapat tersebut, Pigai turut menyoroti pentingnya menjaga satwa liar di habitat alaminya. Dia mencontohkan Rwanda sebagai negara yang memperoleh penghargaan internasional karena dinilai berhasil menjaga kelestarian satwa di lingkungan asalnya. Pigai juga mengangkat keberadaan komodo di Indonesia yang memiliki keterikatan kuat dengan ekosistem tempat hidupnya. Menurut dia, pemindahan satwa secara paksa dari habitat asli, termasuk kawasan Ujung Kulon, perlu dilihat dari prinsip perlindungan lingkungan dan keberlangsungan ekosistem. Dia mengibaratkan pemindahan paksa satwa dari habitatnya dengan tindakan memindahkan suatu komunitas manusia dari lingkungan sosial dan budayanya, seperti memindahkan warga Papua ke Manado. Pigai menggunakan analogi tersebut untuk menekankan bahwa hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan asalnya tidak bisa diabaikan dalam kebijakan pelestarian.