Topikseru.com, Medan – Panitia khusus pembahasan aset DPRD Sumatera Utara membuka persoalan mendasar dalam pengelolaan barang milik Pemerintah Provinsi Sumut. Temuannya mencakup 772 persil tanah belum bersertifikat, sekolah berdiri di atas lahan pihak lain, data aset tak sinkron antar-organisasi perangkat daerah (OPD), hingga aset idle yang justru membebani APBD.
Temuan ini disampaikan Ketua Pansus, Abdul Rahim Siregar, dalam laporan di Rapat Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Rabu (18/11/2026).
Pansus menyimpulkan pengelolaan aset Pemprov masih menghadapi persoalan mendasar yang harus ditangani secara menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan.
"Pembenahan aset tidak cukup bersifat administratif," ujar Abdul Rahim.
Temuan pertama menyangkut kepastian hukum tanah. Dari 1.929 persil tanah operasional dan nonoperasional yang datanya disampaikan BPKAD, 772 persil belum bersertifikat.
Rinciannya, 315 persil masuk kategori K3, 121 persil dalam proses pendaftaran di BPN, dan 336 persil masih dalam inventarisasi dokumen.
"Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa, penguasaan oleh pihak lain, bahkan hilangnya aset daerah," tegasnya.
Temuan kedua soal aset pendidikan. Masih ada sekolah milik Pemprov yang berdiri di atas tanah pihak lain, termasuk lahan perkebunan berstatus HGU maupun eks-HGU.
Pansus melihatnya langsung di SMA Negeri 5 Pematangsiantar, SMA Negeri 1 Selesai di Langkat, dan sekolah-sekolah di atas lahan PTPN. Di SMK Negeri SPP Asahan, Pansus menemukan persoalan pemanfaatan lahan yang harus diselesaikan serius.
Persoalan sekolah di lahan PTPN ini berlangsung puluhan tahun tanpa penyelesaian yang memberi kepastian hukum. Dampaknya, pembangunan, rehabilitasi, dan pengembangan sarana pendidikan terhambat.
Pansus meminta Gubernur memimpin langsung dan menunjukkan kemauan politik, dengan target paling lama 12 bulan dan laporan ke DPRD minimal tiap tiga bulan.
"Yang dibutuhkan bukan lagi rapat koordinasi dan janji penyelesaian, tetapi keberanian mengambil keputusan, kepastian hukum, dan tindakan nyata," kata Abdul Rahim.
Temuan ketiga dan keempat menyangkut tata kelola. Masih ada aset yang belum tercatat lengkap, belum diverifikasi fisik, dan datanya berbeda antar-OPD.
Tidak semua aset memiliki informasi utuh soal status kepemilikan, kondisi, nilai, dan pemanfaatan. Ada pula aset idle, terbengkalai, atau dikuasai pihak lain yang justru menjadi beban pemeliharaan dan pengamanan APBD.
"Selama ini pengelolaan aset kita masih berhenti pada pencatatan dan pemeliharaan," ungkapnya.
Berdasarkan data BPKAD per 31 Maret 2026, aset Pemprov tercatat 20.671.136 unit dengan nilai perolehan sekitar Rp 36,49 triliun dan penyusutan sekitar Rp 22,83 triliun. Pansus menegaskan besarnya angka bukan ukuran keberhasilan.
Temuan kelima, nilai buku tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Mess Pemprov di Jalan Jambu, Jakarta, tercatat sekitar Rp 32 miliar, padahal nilai pasarnya diperkirakan ratusan miliar rupiah karena lokasinya strategis.
Temuan keenam, serah terima aset dari pemerintah pusat belum tuntas. Sebagian komponen aset perkapalan, khususnya alat keselamatan, masih tercatat milik pihak lain. Ada pula aset instalasi yang secara fisik tersedia tetapi belum seluruhnya diserahkan ke Pemprov.
Temuan Ketujuh Menyangkut BUMD:
Menurut Rahim, Perumda Tirtanadi menyampaikan nilai aset sekitar Rp 1,8 triliun, tetapi baru sekitar Rp900 miliar yang terdata. Penyertaan modal Pemprov tercatat Rp 420,88 miliar. Selisihnya, tegas Pansus, harus direkonsiliasi.
Kawasan tangkapan air Sibolangit seluas sekitar 80 hektare, yang melayani sekitar 50.000 sambungan rumah tangga, menghadapi perubahan peruntukan dan pembabatan hutan. "Ini bukan semata soal aset, tetapi soal air bersih bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan," ujarnya.
Bank Sumut, ujar Rahim, menyampaikan nilai perolehan aset sekitar Rp 1,239 triliun, nilai buku sekitar Rp850,569 miliar, dengan sekitar 758 aset tercatat. Rinciannya masih perlu ditelaah.
PT PPSU memiliki lahan yang dimanfaatkan pihak lain dengan luas awal sekitar 6.000 hektare dan tanaman produktif sekitar 5.000 hektare. Data luasan dan kondisi aktualnya masih perlu divalidasi.
Aset PT AIJ di Jalan Bromo yang sudah diserahkan ke Pemprov perlu segera ditindaklanjuti, mulai dari dasar hukum penyerahan, dokumen kepemilikan, hingga penguasaan fisik oleh masyarakat.
Atas temuan itu, Pansus menyampaikan 13 rekomendasi. Diantaranya tim percepatan penyelesaian aset, unit pengelola aset profesional dengan mengkaji Jakarta Asset Management Center, peta jalan penyelesaian aset, percepatan sertifikasi, serta inventarisasi ulang dan digitalisasi dalam satu sistem terintegrasi.
Pansus juga meminta revaluasi aset, evaluasi Perda Nomor 7 Tahun 2022, dan alokasi anggaran di tiap OPD pada APBD 2027 untuk menyelesaikan persoalan aset.
Pansus dibentuk lewat Keputusan DPRD Sumut Nomor 07/K/2026 tanggal 30 Maret 2026. Sejak rapat internal pertama 8 April hingga rapat dengar pendapat terakhir 11 September 2026, Pansus menjalankan 14 agenda kerja, termasuk studi banding ke Jawa Barat, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan.
"Rekomendasi Pansus tidak boleh berhenti sebagai dokumen laporan," ujar Abdul Rahim.
Menurut Rahim, berdasarkan paparan BPKAD dengan data per 31 Maret 2026, asset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tercatat 20.671.136 unit. Nilai perolehannya sekitar Rp 36,49 Triliun, dengan nilai penyusutan sekitar Rp 22,83 Triliun.
Aset ini terdiri atas tanah sebanyak 3.314 persil; peralatan dan mesin 5.184.689 unit; gedung dan bangunan 17.188 unit; jalan, irigasi, dan jaringan 10.561 unit; aset tetap lainnya 15.455.298 unit; dan konstruksi dalam pengerjaan 86 unit.
Berdasarkan seluruh rapat kerja, kunjungan lapangan, konsultasi, dan studi komparatif tersebut, pansus kata Rahim, menyimpulkan pengelolaan barang milik daerah Pemprovsu masih menghadapi persoalan mendasar yang perlu ditangani secara menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan.
Pertama, ujar Rahim, kepastian hukum dan sertifikasi tanah adalah persoalan mendesak. Kedua, tata kelola dan inventarisasi aset belum optimal.
Ketiga, masih banyak aset yang belum dimanfaatkan secara produktif. Keempat, persoalan aset Pendidikan memerlukan penyelesaian khusus.
Kelima, Pengamanan aset daerah masih perlu diperkuat, dan setiap pemanfaatan oleh pihak ketiga harus memiliki dasar hukum, persetujuan tertulis, dan perjanjian yang sah.
Keenam penilaian dan optimalisasi nilai aset perlu dilakukan secara profesional. Ketujuh, koordinasi antarinstansi belum berjalan maksimal. persoalan aset tidak bisa dibebankan hanya kepada satu perangkat daerah. Delapan, diperlukan perubahan paradigma pengelolaan aset, dari sekadar mencatat menjadi mengelola secara produktif. Sembilan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan sistem informasi aset harus diperkuat. Sepuluh, pengelolaan aset BUMD harus ditingkatkan agar lebih profesional, transparan, dan produktif.