Topikseru.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp 3.410.000. Angka tersebut meningkat Rp 181.029 dibandingkan UMP 2026 yang berada di level Rp 3.228.971.
Kenaikan upah minimum tersebut setara 5,61% dan menjadi acuan baru bagi pengupahan pekerja di Sumatera Utara pada 2027.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengumumkan penetapan UMP tersebut setelah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Sumut.
"Berdasarkan hasil pembahasan, UMP Sumut 2027 ditetapkan sebesar Rp 3.410.000 atau naik sekitar Rp 181.029 dari UMP 2026 sebesar Rp 3.228.971," kata Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (20/11/2026).
Gaji Minimum Naik Rp 181 Ribu, Bagaimana Hitungannya?Kenaikan UMP Sumut 2027 tidak ditetapkan secara sembarangan. Pemerintah menggunakan formula pengupahan yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta faktor alfa sebagai variabel penyesuaian.
Dalam perhitungannya, inflasi Sumut tercatat sebesar 2,71%, sementara pertumbuhan ekonomi berada di angka 4,79%. Pertumbuhan ekonomi tersebut kemudian dikalikan dengan faktor alfa sebesar 0,6045.
Dari kombinasi variabel tersebut, diperoleh kenaikan UMP sebesar 5,61% untuk tahun 2027.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pekerja yang menerima upah setara UMP akan memperoleh tambahan pendapatan sekitar Rp 181 ribu per bulan.
Meski secara nominal terjadi peningkatan, besarnya dampak terhadap daya beli pekerja nantinya tetap bergantung pada perkembangan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, perumahan, hingga pengeluaran rumah tangga lainnya.
Penetapan UMP Melibatkan Pengusaha dan Serikat BuruhBobby mengatakan penetapan upah minimum merupakan hasil pembahasan bersama berbagai unsur yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Daerah Sumut.
Proses tersebut melibatkan pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta perwakilan serikat pekerja dan buruh.
Menurutnya, penentuan UMP 2027 telah melalui kajian dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, tingkat inflasi, serta aspirasi masing-masing pihak yang berkepentingan.
Pemprov Sumut berharap besaran upah yang ditetapkan dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
UMK Medan dan Daerah Lain Masih MenungguSetelah UMP Sumut 2027 ditetapkan, pemerintah kabupaten dan kota kini diminta segera menyusun rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) untuk tahun depan.
Bobby meminta seluruh kepala daerah di Sumatera Utara menyampaikan rekomendasi tersebut sesuai hasil pembahasan bersama dewan pengupahan di masing-masing wilayah.
Seluruh rekomendasi UMK dan UMSK 2027 ditargetkan masuk paling lambat 25 November 2026.
Dengan demikian, besaran upah minimum di Kota Medan dan sejumlah kabupaten/kota lainnya masih menunggu proses penetapan lanjutan. Nilai UMK nantinya dapat menjadi acuan yang lebih spesifik bagi pekerja berdasarkan wilayah masing-masing.
Berlandaskan Regulasi Pengupahan TerbaruPemprov Sumut menyatakan penetapan UMP 2027 mengacu pada ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan pengupahan.
Landasan yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 mengenai perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta surat edaran Menteri Ketenagakerjaan terkait data kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan untuk penetapan upah minimum 2027.
Kenaikan UMP Sumut menjadi Rp 3,41 juta kini menjadi salah satu indikator kebijakan ekonomi daerah dalam menjaga pendapatan pekerja di tengah perubahan harga dan dinamika pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, perhatian selanjutnya tertuju pada penetapan UMK di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara, yang akan menentukan besaran upah minimum pekerja di masing-masing daerah pada 2027.