Gunung Sibayak Masih Ditutup, WALHI Pertanyakan Ekskavator dan Motor Trail Bisa Masuk

Muchlis - Minggu, 22 November 2026 00:29 WIB
WALHI Sumut mendesak penghentian sementara ekskavator di Gunung Sibayak.

Topikseru.com - Penutupan jalur pendakian Gunung Sibayak atas alasan pemulihan ekosistem kini berhadapan dengan pertanyaan baru. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara meminta pemerintah menghentikan sementara pekerjaan menggunakan ekskavator di kawasan tersebut, sembari memeriksa legalitas dan dampak ekologisnya.

Desakan itu muncul setelah video yang memperlihatkan alat berat dan rombongan motor trail beraktivitas di kawasan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, beredar di media sosial. WALHI menilai peristiwa itu memunculkan persoalan mengenai konsistensi pengelolaan kawasan, terutama ketika akses pendaki umum masih dibatasi dengan alasan pemulihan lingkungan.

Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda Purba, mempertanyakan dasar pengerjaan menggunakan ekskavator di kawasan wisata alam tersebut. Menurut dia, alasan pembangunan aksesibilitas dan jalur evakuasi tidak cukup tanpa penjelasan mengenai perencanaan, kajian lingkungan, serta risiko yang mungkin ditimbulkan.

"Kalau memang untuk pemulihan ekosistem, kenapa justru ada ekskavator yang bekerja di sana? Pemerintah harus menjelaskan dasar pekerjaannya. Jangan sampai alasan keselamatan pendaki dipakai untuk membenarkan pembukaan jalan yang justru berisiko merusak lingkungan," kata Rianda dalam siaran pers WALHI Sumut, Jumat (20/11/2026).

Persoalan ini semakin mengemuka setelah UPTD Tahura Bukit Barisan memberikan klarifikasi melalui Surat Nomor 500.4/108/UPTD TAHURA BB/XI/2026. Dalam surat itu, pengelola mengakui penggunaan ekskavator merupakan bagian dari kegiatan resmi untuk meningkatkan aksesibilitas serta menyediakan jalur evakuasi bagi pendaki.

Adapun rombongan motor trail yang beraktivitas pada Minggu, 15 November 2026, disebut berlangsung tanpa koordinasi dengan pihak UPTD. Perbedaan keterangan mengenai kedua aktivitas tersebut, menurut WALHI, perlu ditelusuri lebih jauh agar pengawasan kawasan tidak berhenti pada pemeriksaan pihak yang berada di lapangan.

Penggalian Tanah Dinilai Bisa Mengubah EkosistemWALHI mengingatkan dampak pekerjaan fisik di kawasan pegunungan tidak semata-mata diukur dari jumlah pohon yang ditebang. Pembongkaran tanah, pelebaran jalur, hingga perubahan kontur berpotensi memengaruhi stabilitas tanah, vegetasi, dan sistem aliran air.

Rianda mengatakan pekerjaan infrastruktur di kawasan dengan kondisi ekologis sensitif harus dilakukan berdasarkan perencanaan yang memperhitungkan karakter lingkungan. Tanpa kajian memadai, pembenahan akses berpotensi menimbulkan erosi atau kerusakan lain yang dampaknya tidak langsung terlihat.

"Kerusakan lingkungan itu tidak harus menunggu pohon ditebang. Tanah yang dibongkar dan jalur yang diperlebar juga bisa mengubah kondisi ekologis. Kalau kemudian terjadi erosi atau kerusakan lainnya, siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah jangan hanya bicara manfaat pembangunan, sementara risikonya tidak pernah dijelaskan kepada publik," ujarnya.

Bagi WALHI, persoalan di Gunung Sibayak bukan sekadar apakah ekskavator dibutuhkan untuk menunjang keselamatan pengunjung. Organisasi lingkungan tersebut meminta pemerintah membuka dasar kebijakan, termasuk dokumen perencanaan dan pertimbangan ekologis yang digunakan sebelum pekerjaan dilakukan.

Jalur Pendakian Ditutup, Motor Trail Bisa Masuk?Selain dampak lingkungan, WALHI Sumut menyoroti ketimpangan akses di kawasan Gunung Sibayak. Ketika masyarakat umum belum diperbolehkan mendaki karena kawasan masih dalam tahap pemulihan, aktivitas alat berat dan rombongan motor trail justru terlihat berlangsung di lokasi.

WALHI mempertanyakan bagaimana aturan akses diterapkan serta siapa yang bertanggung jawab mengawasi aktivitas di kawasan tersebut.

"Ini yang harus diusut. Masyarakat dilarang masuk, tetapi alat berat bisa bekerja dan rombongan motor trail bisa sampai ke atas. Kalau pemerintah mengaku tidak tahu soal motor trail, berarti ada persoalan dalam pengawasan. Jangan sampai ada perlakuan berbeda terhadap pihak-pihak yang mengakses kawasan," tegas Rianda.

WALHI meminta pemerintah tidak hanya menelusuri aktivitas rombongan trail, tetapi juga memeriksa pihak pengelola dan penanggung jawab pekerjaan menggunakan ekskavator. Sebab, penggunaan alat berat yang telah dinyatakan sebagai kegiatan resmi UPTD perlu diuji dari aspek perencanaan, persetujuan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawabannya.

WALHI Minta Kementerian Kehutanan Periksa Potensi PelanggaranWALHI Sumut meminta Kementerian Kehutanan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas ekskavator dan rombongan motor trail di Gunung Sibayak. Pemeriksaan tersebut, menurut WALHI, perlu mencakup kemungkinan pelanggaran terhadap ketentuan konservasi dan perlindungan lingkungan.

Organisasi itu merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.

WALHI secara khusus menyoroti Pasal 33 ayat (2), yang mengatur larangan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi kawasan pelestarian alam, mengubah bentang alam, atau bertentangan dengan fungsi kawasan.

Pemeriksaan juga diminta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana diubah melalui PP Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, serta ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 beserta perubahannya.

"Jangan hanya pengendara motor trail yang diperiksa. Penggunaan ekskavator itu sudah diakui sebagai kegiatan resmi UPTD. Artinya, ada proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang juga harus diperiksa. Kalau terbukti melanggar, pejabat yang bertanggung jawab harus diproses," ujar Rianda.

Lima Tuntutan WALHI SumutWALHI Sumut menyampaikan lima tuntutan untuk mendorong penanganan aktivitas di Gunung Sibayak.

Pertama, menghentikan sementara pekerjaan yang menggunakan alat berat hingga legalitas dan dampak ekologisnya diperiksa secara menyeluruh.

Kedua, meminta Kementerian Kehutanan mengusut aktivitas motor trail dan penggunaan ekskavator, termasuk mengidentifikasi penyelenggara, pelaksana pekerjaan, serta pengelola kawasan.

Ketiga, melakukan audit ekologis independen untuk mengukur dampak terhadap tanah, vegetasi, jalur kawasan, dan aliran air.

Keempat, membuka dokumen perencanaan, persetujuan kegiatan, persyaratan lingkungan, serta informasi sumber anggaran pekerjaan kepada publik.

Kelima, menjatuhkan sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar sekaligus mewajibkan pemulihan terhadap bagian kawasan yang mengalami kerusakan.

WALHI menegaskan, kawasan konservasi tidak semestinya dikelola dengan mengabaikan prinsip perlindungan ekosistem. Setiap pekerjaan pembangunan maupun pembenahan akses di Gunung Sibayak, kata organisasi itu, harus memiliki dasar hukum yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Desakan penghentian sementara pekerjaan menggunakan alat berat kini menjadi bagian dari tuntutan agar pemerintah menjelaskan bagaimana keselamatan pengunjung, kepentingan pengelolaan, dan perlindungan lingkungan ditempatkan dalam satu kebijakan yang konsisten.

Editor
: Agus Supratman

Tag:

Berita Terkait

Sumut

UMP Sumut 2027 Naik 5,61% Jadi Rp 3,41 Juta, Gaji Pekerja Bertambah Rp 181 Ribu

Sumut

Kecelakaan KA Siantar Ekspres di Simalungun, 3 Petugas Luka dan 264 Penumpang Selamat

Sumut

Bobby Nasution Perintahkan Pemulihan Jalur Rusak di Gunung Sibayak

Sumut

Polda Sumut Perkuat Sinergi dengan 9 Mitra Strategis, Dukung Keamanan dan Pertumbuhan Ekonomi

Sumut

Gunung Sibayak Heboh! Ekskavator dan Motor Trail Muncul Saat Jalur Pendakian Ditutup

Sumut

Sumut Siapkan Modifikasi Cuaca untuk Antisipasi Banjir dan Longsor, Begini Cara Kerjanya