Topikseru.com -Kabar baik datang bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu(PPPK).Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), resmi menyesuaikan besaran penghasilan PPPK Paruh Waktu mulai November 2026.
Dalam kebijakan tersebut, kenaikan penghasilan diberikan dengan skema berbeda sesuai nominal yang sebelumnya diterima pegawai. Bahkan, sebagian PPPK Paruh Waktu mendapatkan kenaikan hingga 20 persen.
Kebijakan ini mencakup seluruh kategori PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Dompu, mulai dari guru, tenaga kesehatan, tenaga kependidikan, tenaga administrasi hingga tenaga teknis.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, menjelaskan bahwa penyesuaian penghasilan tersebut telah dimasukkan dalam APBD Perubahan 2026.
Ada tiga skema penyesuaian yang diterapkan pemerintah daerah.
Pertama, PPPK Paruh Waktu yang sebelumnya menerima penghasilan Rp 0 hingga Rp 700 ribu akan mendapatkan penghasilan minimum sebesar Rp 750 ribu per bulan.
Kedua, pegawai yang sebelumnya menerima penghasilan Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta akan memperoleh tambahan penghasilan sebesar 20 persen.
Ketiga, pegawai yang selama ini menerima penghasilan Rp 1 juta per bulan akan mendapatkan kenaikan sebesar 10 persen.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah daerah menetapkan Rp 750 ribu sebagai standar minimum penghasilan PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Dompu.
Penyesuaian penghasilan ini juga berdampak terhadap kebutuhan anggaran pemerintah daerah.
Pemkab Dompu sebelumnya mengalokasikan anggaran sekitar Rp 27 miliar untuk pembayaran penghasilan PPPK Paruh Waktu pada 2026. Jumlah tersebut diproyeksikan meningkat menjadi Rp 51 miliar dalam dokumen KUA-PPAS APBD 2027.
Meski demikian, kenaikan hingga 20 persen tersebut tidak otomatis berlaku bagi seluruh PPPK Paruh Waktu di Indonesia.
Besaran penghasilan PPPK Paruh Waktu masih bergantung pada kebijakan instansi pemerintah dan kemampuan anggaran masing-masing daerah. Karena itu, pegawai di daerah lain perlu menunggu kebijakan resmi dari pemerintah setempat.