Topikseru.com -Jika seorang wakil presiden mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir, siapa yang berhak menentukan penggantinya? Apakah rakyat harus kembali memberikan suara melalui pemilihan umum?
Jawabannya, tidak. Konstitusi Indonesia sudah mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan di tengah masa pemerintahan.
Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi.
Lantas, bagaimana tahapan pemilihannya?
1. Jabatan Wakil Presiden Mengalami Kekosongan
Tahapan dimulai ketika jabatan wakil presiden dinyatakan kosong, termasuk apabila pengunduran dirinya telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Kondisi tersebut berbeda dengan pemakzulan atau pemberhentian melalui proses hukum dan politik.
2. Presiden Mengusulkan Dua Nama Calon
Setelah terjadi kekosongan, presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua orang calon wakil presiden kepada pimpinan MPR.
Berdasarkan Pasal 46 UU MD3, usulan tersebut harus disertai kelengkapan persyaratan masing-masing calon dan disampaikan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR.
Artinya, presiden tidak bisa langsung menunjuk satu orang untuk mengisi jabatan tersebut.
3. MPR Menggelar Sidang Pemilihan
MPR kemudian menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih satu dari dua calon yang diajukan presiden.
Kedua calon juga wajib menyampaikan pernyataan kesiapan untuk dicalonkan sebelum proses pemilihan dilakukan.
4. Calon dengan Suara Terbanyak Terpilih
Pemilihan dilakukan oleh anggota MPR. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden.
Dengan demikian, masyarakat tidak memberikan suara secara langsung dalam proses pengisian jabatan tersebut.
5. Wakil Presiden Terpilih Mengisi Sisa Masa Jabatan
Setelah terpilih, wakil presiden baru dilantik melalui pengucapan sumpah atau janji jabatan dan ditetapkan melalui ketetapan MPR.
Wakil presiden pengganti tersebut bertugas hingga masa jabatan pemerintahan yang sedang berjalan berakhir, bukan memulai masa jabatan baru selama lima tahun.
Apakah Presiden Bisa Memilih Penggantinya Sendiri?
Presiden memang memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan MPR.
Hal ini menjadi bagian dari mekanisme konstitusional untuk menjaga agar pengisian jabatan wakil presiden tidak dilakukan hanya melalui penunjukan sepihak oleh presiden.
Kesimpulannya, apabila jabatan wakil presiden kosong karena pengunduran diri, Indonesia tidak perlu menggelar pemilu ulang. Presiden mengusulkan dua calon, kemudian MPR memilih satu orang untuk melanjutkan tugas wakil presiden hingga akhir masa jabatan.