Meta, TikTok hingga Google Kompak Menolak Revisi UU Hak Cipta Indonesia, Ini Alasannya

Rizky Aisyah - Senin, 16 November 2026 16:01 WIB
AI
Mengapa Meta, TikTok, dan Google keberatan dengan revisi UU Hak Cipta Indonesia? Ada persoalan kompensasi berita hingga penggunaan AI.

Topikseru.com -Rencana revisi Undang-Undang (UU) Hak Cipta di Indonesia menghadapi sejumlah keberatan dari perusahaan teknologi global. Meta, TikTok, dan Google menjadi tiga perusahaan yang menyampaikan catatan terhadap beberapa ketentuan dalam draf revisi aturan tersebut.

Ketiganya memiliki perhatian berbeda, mulai dari kewajiban pemberian kompensasi kepada perusahaan media hingga pengaturan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Penolakan ini menjadi sorotan karena revisi UU Hak Cipta dirancang untuk menyesuaikan perlindungan kekayaan intelektual dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.

Salah satu persoalan utama yang diperdebatkan adalah rencana kewajiban platform digital memberikan kompensasi kepada perusahaan pers ketika menampilkan atau mendistribusikan konten berita.

Google Persoalkan Kewajiban Kompensasi Berita

Google menilai kewajiban pembayaran kompensasi atas tautan dan cuplikan berita perlu dipertimbangkan secara hati-hati.

Selama ini, mesin pencari membantu masyarakat menemukan informasi dari berbagai penerbit berita. Keberadaan tautan juga memberikan kesempatan kepada pembaca untuk mengunjungi situs media yang menerbitkan artikel.

Google mengkhawatirkan ketentuan kompensasi yang terlalu luas dapat mengubah cara distribusi informasi di internet.

Persoalan ini berkaitan dengan hubungan antara platform digital dan perusahaan media yang selama ini saling terhubung melalui distribusi konten.

Meta Khawatir Trafik Media Berkurang

Meta juga menyampaikan keberatan terhadap ketentuan yang mengatur kompensasi atas distribusi berita.

Perusahaan induk Facebook dan Instagram tersebut menilai pembagian tautan berita berbeda dengan mengambil atau menerbitkan ulang keseluruhan isi artikel.

Apabila aturan tersebut membuat platform membatasi distribusi tautan berita, perusahaan media justru berpotensi kehilangan pengunjung.

Padahal, trafik dari media sosial menjadi salah satu sumber kunjungan bagi sejumlah penerbit berita digital.

Karena itu, Meta meminta agar aturan yang disusun DPR mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan ekosistem media.

TikTok Soroti Penggunaan Teknologi AI

Berbeda dengan Google dan Meta yang banyak menyoroti persoalan distribusi berita, TikTok memberikan perhatian terhadap pengaturan penggunaan kecerdasan buatan.

TikTok menilai penggunaan AI dalam proses kreatif perlu dibedakan berdasarkan tingkat keterlibatan teknologi tersebut.

Misalnya, penggunaan AI untuk membantu penyuntingan video, memperbaiki kualitas gambar, atau mendukung proses produksi konten tidak seharusnya otomatis disamakan dengan karya yang sepenuhnya dihasilkan mesin.

TikTok juga menyoroti pentingnya prinsip safe harbour, yakni perlindungan hukum bagi platform digital dalam kondisi tertentu atas konten yang diunggah penggunanya.

Hal ini berkaitan dengan posisi platform yang tidak selalu dapat memastikan seluruh persoalan kepemilikan hak cipta dari setiap konten yang diunggah pengguna.

Mengapa Revisi UU Hak Cipta Menjadi Penting?

Di balik perdebatan tersebut, revisi UU Hak Cipta memiliki tujuan yang lebih luas, yakni memperkuat perlindungan pencipta di tengah perkembangan ekonomi digital.

Persoalan hak cipta kini tidak hanya menyangkut buku, musik, film, atau karya seni. Perkembangan AI juga memunculkan pertanyaan baru mengenai penggunaan karya manusia sebagai bahan pelatihan teknologi.

Kreator membutuhkan kepastian bahwa karya mereka tidak digunakan sembarangan untuk kepentingan komersial tanpa memperhatikan hak penciptanya.

Begitu pula perusahaan pers yang menginginkan adanya penghargaan ekonomi atas produk jurnalistik yang diproduksi melalui proses peliputan dan verifikasi.

Namun, perusahaan teknologi memiliki pandangan bahwa pengaturan yang terlalu ketat dapat memengaruhi inovasi, distribusi informasi, dan layanan digital.

DPR Dihadapkan pada Dua Kepentingan

Keberatan Meta, TikTok, dan Google memperlihatkan bahwa penyusunan revisi UU Hak Cipta tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat kepentingan satu pihak.

Di satu sisi, negara perlu memastikan kreator, jurnalis, dan perusahaan media memperoleh perlindungan atas karya mereka.

Di sisi lain, aturan tersebut juga harus mempertimbangkan perkembangan teknologi serta akses masyarakat terhadap informasi.

Karena itu, pembahasan revisi UU Hak Cipta menjadi momentum penting untuk mencari keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan keberlangsungan ekosistem digital.

Penolakan dari tiga perusahaan teknologi global tersebut belum otomatis menghentikan proses revisi. Masukan mereka menjadi bagian dari perdebatan yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan aturan baru.

Hasil akhirnya akan menentukan bagaimana hubungan antara kreator, perusahaan media, platform digital, dan pengguna internet di Indonesia diatur pada masa mendatang.

Editor
: Muchlis

Tag:

Berita Terkait

Topik Wiki

Denda Rp 16,2 Triliun Menghantam Meta di Italia, Ini Masalah yang Dipersoalkan

Topik Wiki

Meta Didenda Rp 16,4 Triliun di Italia, 20 Juta Pengguna Android Terdampak

Topik Wiki

Google Bakal Nonaktifkan Fitur AI untuk Anak Sekolah, Apa yang Perlu Diketahui Orang Tua?

Topik Wiki

Cuma Modal HP! Ini 4 Aplikasi yang Bisa Dicoba untuk Cari Cuan

Topik Wiki

Berlliana Lovell Singgung Permintaan Maaf Amat Jelangskuy, Ada Apa Sebenarnya?

Topik Wiki

Jarang Posting tapi Selalu Update! Mengenal Fenomena Silent Scrolling di Media Sosial