Topikseru.com - Kebijakan baru mengenai pembayaran pesangon pekerja kembali menjadi perhatian setelah pemerintah mengatur kewajiban perusahaan menyediakan Dana Cadangan Pesangon (DCP). Melalui aturan ini, perusahaan nantinya harus menyiapkan dana khusus untuk memastikan pekerja tetap memperoleh haknya ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mulai berlaku pada 28 Oktober 2026.
Dalam Pasal 253, pengusaha diwajibkan menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK. Dana tersebut nantinya tidak hanya disimpan oleh perusahaan, tetapi dititipkan dan dikelola oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk.
Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi risiko pekerja tidak mendapatkan pesangon ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran akibat PHK.
Bagaimana Mekanisme Dana Cadangan Pesangon?
Melalui skema baru tersebut, perusahaan harus mulai memperhitungkan kewajiban pesangon sejak pertama kali mempekerjakan pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap.
Artinya, perusahaan tidak lagi hanya memikirkan pembayaran pesangon ketika terjadi PHK. Dana untuk memenuhi kewajiban tersebut harus disiapkan dan dicadangkan sejak hubungan kerja berlangsung.
Apabila pekerja mengalami PHK, lembaga pengelola nantinya akan membayarkan dana cadangan pesangon berdasarkan permohonan pengusaha.
Namun, apabila jumlah dana yang telah dicadangkan ternyata lebih kecil dibandingkan hak pesangon yang harus diterima pekerja, perusahaan tetap wajib membayar kekurangannya.
Sebaliknya, apabila terdapat sisa dana setelah kewajiban pesangon dipenuhi, kelebihan tersebut dikembalikan kepada perusahaan.
Sementara itu, apabila hubungan kerja berakhir karena pekerja mengundurkan diri atau bukan akibat PHK, dana cadangan yang berasal dari aset perusahaan wajib dikembalikan kepada pengusaha paling lama 14 hari kerja setelah pemberitahuan diterima lembaga pengelola.
Danantara Bantah Ditunjuk Mengelola Dana Pesangon
Informasi mengenai pengelolaan dana pesangon sempat menjadi perbincangan setelah muncul kabar bahwa perusahaan nantinya harus menyetorkan dana tersebut kepada Danantara.
Namun, Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan informasi tersebut tidak benar.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan pemerintah hingga kini belum menetapkan lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon.
Danantara juga telah menyampaikan bahwa pihaknya belum pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana tersebut.
Dengan demikian, mekanisme kelembagaan dan tata kelola dana masih menunggu pembahasan lebih lanjut melalui peraturan pelaksanaan.
Kapan Aturan Dana Pesangon Mulai Berlaku?
Berdasarkan ketentuan peralihan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026, penyediaan dan pemupukan Dana Cadangan Pesangon oleh pengusaha harus mulai dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak undang-undang diundangkan.
Karena UU tersebut diundangkan pada 28 Oktober 2026, batas waktu penerapan kewajiban tersebut adalah 28 Oktober 2027.
Pemerintah masih perlu menyusun Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur lebih terperinci mengenai besaran dana, mekanisme penyetoran, pengelolaan, hingga pencairan pesangon.
Tidak Semua Perusahaan Wajib Mengikuti Ketentuan Ini
Dalam aturan tersebut, terdapat pengecualian bagi usaha mikro dan kecil.
Sementara itu, perusahaan yang termasuk dalam kategori wajib menyediakan Dana Cadangan Pesangon harus mengikuti ketentuan yang nantinya diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan.
Pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan dan pemupukan dana dapat dikenai sanksi administratif. Sanksinya mencakup teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.
Kebijakan Dana Cadangan Pesangon diharapkan dapat memberikan kepastian pembayaran hak pekerja ketika terjadi PHK. Namun, pelaksanaannya masih membutuhkan aturan teknis yang jelas agar perlindungan pekerja dapat berjalan tanpa mengabaikan kemampuan dan keberlangsungan usaha perusahaan.