Topikseru.com - Transportasi umum seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat untuk bepergian dengan biaya terjangkau, mengurangi kemacetan, sekaligus menekan polusi udara. Namun, bagi sebagian warga Indonesia, menggunakan angkutan umum masih belum menjadi pilihan utama.
Masalahnya bukan semata-mata karena masyarakat lebih menyukai kendaraan pribadi. Ada sejumlah persoalan yang membuat transportasi umum belum sepenuhnya bisa diandalkan, mulai dari keterbatasan rute, waktu tunggu yang tidak menentu, hingga konektivitas antarmoda yang belum optimal.
Momentum Hari Perhubungan Darat Nasional yang diperingati setiap 22 November menjadi pengingat bahwa pembangunan transportasi tidak cukup hanya menghadirkan kendaraan dan infrastruktur. Pemerintah juga perlu memastikan layanan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Mengapa transportasi umum masih sulit diandalkan?
Ada beberapa persoalan mendasar yang membuat masyarakat belum sepenuhnya beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
1. Rute angkutan umum belum menjangkau semua wilayah
Salah satu kendala terbesar adalah keterbatasan jangkauan layanan. Tidak semua kawasan permukiman terhubung langsung dengan pusat perkantoran, sekolah, pasar, rumah sakit, maupun pusat perbelanjaan.
Akibatnya, masyarakat harus menggunakan kendaraan lain untuk mencapai halte atau terminal. Kondisi ini membuat perjalanan menjadi lebih panjang dan terkadang justru lebih mahal.
Bagi pekerja yang harus berpindah lokasi setiap hari, kemudahan mencapai titik keberangkatan menjadi pertimbangan penting sebelum memilih transportasi umum.
2. Waktu tunggu dan ketepatan jadwal menjadi persoalan
Transportasi umum idealnya memiliki jadwal keberangkatan yang jelas dan konsisten.
Namun, ketika waktu kedatangan kendaraan sulit diprediksi, masyarakat akan kesulitan mengatur aktivitas. Penumpang yang harus berangkat bekerja atau mengantar anak sekolah tentu membutuhkan kepastian waktu.
Keterlambatan, frekuensi kendaraan yang terbatas, serta ketidakpastian perjalanan membuat kendaraan pribadi terasa lebih praktis bagi sebagian masyarakat.
3. Integrasi antarmoda belum maksimal
Perjalanan masyarakat sering kali tidak cukup dilakukan dengan satu jenis kendaraan.
Misalnya, seseorang harus naik angkot menuju terminal, kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan bus atau kereta api. Jika perpindahan antarmoda tidak didukung fasilitas yang memadai, perjalanan menjadi kurang efisien.
Kementerian Perhubungan dalam dokumen perencanaan strategisnya juga menyoroti persoalan rendahnya integrasi jaringan transportasi, termasuk hubungan antara angkutan umum konvensional dan layanan transportasi daring.
4. Kenyamanan dan keamanan belum merata
Kualitas fasilitas menjadi faktor lain yang menentukan minat masyarakat.
Halte yang kurang memadai, fasilitas pejalan kaki yang tidak nyaman, kendaraan yang tidak terawat, hingga kondisi kepadatan penumpang dapat memengaruhi pengalaman perjalanan.
Transportasi umum juga harus memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.
Karena itu, peningkatan jumlah armada perlu diikuti perbaikan fasilitas dan standar pelayanan.
5. Kendaraan pribadi masih menjadi pilihan praktis
Ketersediaan sepeda motor dan mobil membuat masyarakat memiliki alternatif perjalanan yang lebih fleksibel.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor di Sumatera Utara pada 2025 mencapai 8.385.863 unit. Angka tersebut terdiri atas 7.169.777 sepeda motor, 872.015 mobil penumpang, 333.530 truk, dan 10.541 bus.
Besarnya jumlah kendaraan pribadi menunjukkan tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam mendorong peralihan menuju transportasi massal.
Masyarakat tidak cukup hanya diminta meninggalkan kendaraan pribadi. Transportasi umum harus terlebih dahulu dibuat lebih mudah, nyaman, terjangkau, dan dapat diandalkan.
Bagaimana kondisi transportasi umum di Medan pada 2026?
Persoalan transportasi umum juga menjadi tantangan bagi Kota Medan sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi di Sumatera Utara.
Namun, sejumlah upaya pembenahan mulai dilakukan. Kementerian Perhubungan pada 13 Juli 2026 melaporkan pengembangan layanan bus listrik berbasis Bus Rapid Transit (BRT) di Medan.
Saat itu, tersedia 60 unit bus listrik dengan 55 unit di antaranya beroperasi pada lima koridor utama, yakni:
•Amplas–Pinang Baris.
•J City–Plaza Medan Fair.
•Belawan–Lapangan Merdeka.
•Tuntungan–Lapangan Merdeka.
•Tembung–Lapangan Merdeka.
Sepanjang 2025, layanan bus listrik tersebut tercatat mengangkut lebih dari 2,7 juta penumpang.
Selain bus listrik, pembenahan juga dilakukan di Terminal Tipe A Amplas. Terminal ini dikembangkan dengan konsep Transit Oriented Development (TOD), dilengkapi fasilitas ruang tunggu, area UMKM, integrasi antarmoda, dan informasi digital.
Dari 2025 hingga pertengahan 2026, Terminal Amplas melayani lebih dari 540 ribu penumpang keberangkatan.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan transportasi publik di Medan mulai berjalan. Meski demikian, pekerjaan rumah berikutnya adalah memperluas jangkauan layanan dan memastikan masyarakat bisa mengakses transportasi umum dengan mudah dari kawasan tempat tinggal mereka.
Apa yang harus dilakukan pemerintah?
Agar transportasi umum benar-benar menjadi pilihan masyarakat, pemerintah perlu melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Pertama, memperluas jaringan angkutan umum hingga menjangkau kawasan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi.
Kedua, memastikan jadwal keberangkatan dan kedatangan lebih konsisten sehingga penumpang dapat memperkirakan waktu perjalanan.
Ketiga, memperkuat integrasi antarmoda melalui sistem pembayaran, informasi jadwal, dan fasilitas perpindahan kendaraan yang saling terhubung.
Keempat, meningkatkan keselamatan, kebersihan, kenyamanan, serta aksesibilitas halte dan terminal.
Kelima, memastikan keberlanjutan pembiayaan operasional agar layanan tidak hanya berjalan ketika mendapatkan dukungan anggaran pemerintah pusat.
Kementerian Perhubungan pada Oktober 2026 juga menyoroti pengembangan jalur khusus bus atau dedicated BRT lane serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas layanan angkutan umum.
Transportasi umum bukan sekadar menyediakan kendaraan
Peringatan Hari Perhubungan Darat Nasional setiap 22 November seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas transportasi darat di Indonesia.
Persoalan transportasi umum tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah jumlah bus, membangun halte, atau memperbaiki terminal. Pemerintah harus memastikan seluruh fasilitas tersebut terhubung dalam sistem perjalanan yang mudah digunakan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan transportasi umum bukan hanya diukur dari banyaknya armada yang beroperasi, tetapi juga dari seberapa besar masyarakat merasa terbantu dan memilih menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.